Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Panita Kerja (Panja) membahas soal besaran Penyertaan Modal Negara (PMN) Kredit Usaha Rakyat (KUR), Senin (8/4). Rapat dipimpin Ketua Komisi VI Airlangga Hartarto (F-PG) didampingi Erik Satrya Wardhana (F-Hanua). Hadir dalam rapat tersebut Deputi Bidang Keuangan Kementerian BUMN, direksi PT. Askrindo, dan direksi Perum Jamkrindo.

Rapat kali ini memang hanya ingin mendengarkan usulan pemerintah terhadap besaran proporsi PMN pada dua BUMN, yaitu Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dan PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). Kementerian BUMN telah menyampaikan range proporsinya 42%-48% untuk PT. Askrindo dan 58%-52% untuk Perum Jamkrindo.

“Untuk itu kami kembalikan kepada Deputi yang dipilih yang mana. Kita terima usulan pemerintah untuk nanti dirapatkan dengan Menteri BUMN dalam Raker, karena KUR ini sudah berjalan,” ungkap Airlangga saat memimpin rapat.

Seperti diketahui, dalam APBN 2013 dana PMN KUR untuk PT. Askrindo dan Perum Jamkrindo telah dianggarkan sebesar Rp 2 triliun. Pada 2013 penyaluran KUR bank pemerintah dan swasta (BNI, BRI, Mandiri, Bukopin, Syariah Mandiri, BNI Syariah) serta bank-bank daerah disepakati sebesar Rp 36 triliun.

Deputi BUMN dalam rapat tersebut juga mengatakan besaran PMN untuk kedua BUMN itu mengikuti pola tahun lalu. Sebelumnya, PMN untuk Perum Jamkrindo Rp 1,1 triliun. Sedangkan PT. Askrindo Rp 800 miliar. (mh). foto: iwan armanias/parle